Sunday, 29 January 2017, 11:49:47 am

HAK WEWENANG PLT KEPALA DAERAH

By: Surya
Jun 07, 2017 07:39
243

Hak Wewenang PLT BUPATI

Sejak Meninggalnya Bupati Sampang, beberapa tempat pojokan di Sampang menjadi sebuah hangat isyu bisakah ini itu ?


Maka menjadi menarik Topik ‘pelaksana tugas’ (Plt) Bupati - di samping PARIPURNA DPRD Pemberhentian Bupati dan Pengusulan Wakil Bupati sbg Pengganti BELUM JUGA sampai di Jakarta  - pada minggu-minggu ini merupakan topik yang cukup menarik dalam trafficline perbincangan di tengah-tengah masyarakat Sampang.

Kemudian penulis merasa ikut prihatin keadaan yg semakin tak menentu penyikapan perilaku ditengah masyarakat, oleh beberapa oknum yg cenderung menggunakan hukum diluar batas nalar orang waras.


Mari KITA MENATAP Di Lumajang Bupati Masdar (almarhum) saat harus menjadi terdakwa dan diberhentikan.

Beberapa wktu berlalu kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menetapkan Drs. As’at yang semula Wakil Bupati (Wabup) Lumajang menjadi Plt penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Lumajang.

Ditetapkannya Wabup As’at sebagai Plt penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Lumajang (Plt Bupati) itu disebabkan Bupati definitif Dr. H. Sjahrazad Masdar,MA diberhentikan sementara sebagai bupati karena berstatus terdakwa dalam kasus dana bantuan hukum ketika menjadi pejabat Bupati Jember beberapa tahun silam. Pemberhentian sementara dan penetapan Plt Bupati Lumajang itu termaktub dalam Keputusan Mendagri No. 131.35-623 Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 27 Agustus 2010.

Pertanyaan yang barang kali masih menggelayut di sebagian masyarakat adalah apakah jumlah dan luasnya wewenang Plt Bupati persis sama dan sebangun dengan wewenang Bupati itu sendiri? Misalnya, apakah setiap Plt Bupati memiliki wewenang legal untuk mengangkat dan memutasi PNS, mengesahkan APBD, Perda, serta tindakan-tindakan hukum publik lain layaknya Bupati? Secara ringkas tulisan ini akan membedah perihal wewenang “Bupati Plt” dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pisau hukum administrasi negara.

Perdefinisi hukum, wewenang/kewenangan (Inggris: authority/competence; Belanda: gezag/bevoegdheid) adalah kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik yang diberikan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan adanya wewenang yang didapatkan secara legal tersebut maka segala tindakan dan hubungan hukum publik yang dimiliki seorang pejabat publik itu berkatagori legal/sah.

Secara teoritis, wewenang seorang pejabat publik dapat dibedakan menjadi dua macam: 1) bersifat atributif (orisinil), yakni wewenang yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan; dan 2) bersifat non-atributif (non-orisinil), yakni wewenang yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari pejabat lain. Dalam hal yang ke-2) ini, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam pula yaitu mandat dan delegasi. Pelimpahan wewenang secara mandat bermakna bahwa yang beralih hanya sebagian wewenang saja. Oleh karenanya pertanggungjawaban tetap pada mandans. Sedang dalam pelimpahan wewenang secara delegasi, maka yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans. Oleh karenanya yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah delegataris.

Sekarang bagaimana membaca wewenang Wabup sebagai Plt Bupati karena bupatinya diberhentikan sementara? Dalam konteks Lumajang, diktum ke-2 Keputusan Mendagri No. 131.35-623 Tahun 2010 berbunyi “Menunjuk Saudara: Drs. As’at Wakil Bupati Lumajang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lumajang”. Ini berarti bahwa Pak As’at tidak sekedar “melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan”, namun lebih luas dari hal itu ia “memikul tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan” di Kabupaten Lumajang.

Rumusan diktum ke-2 Keputusan Mendagri tersebut agak berbeda jika dibanding dengan rumusan Pasal 34 ayat (1) UU No. 32/2004 jo Pasal 130 ayat (1) PP No. 6/2005 yang berbunyi “Apabila kepala daerah diberhentikan sementara …., wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kata kunci UU adalah “melaksanakan tugas dan kewajiban”, sementara Keputusan Mendagri yang merupakan turunan UU No. 32/2004 mengkonstantasi “melaksanakan tugas dan tanggungjawab”. Dari “kewajiban” diubah menjadi “tanggungjawab”. Mengenai hal ini barang tentu perlu diskusi tersendiri.

Berdasarkan UU, PP, dan Keputusan Mendagri tersebut dapatlah diketengahkan bahwa Mendagri telah “mengambil sementara” wewenang Pak Masdar sebagai Bupati kemudian wewenang itu dialihkan kepada Pak As’at. Dikaji dari “teori kewenangan”, maka wewenang yang dimiliki Pak As’at tersebut bukan sekedar bersifat atributif, namun oleh Mendagri dilimpahi wewenang secara delegatif. Ini bermakna bahwa pasca tanggal 27 Agustus 2010 Pak As’at memikul seluruh beban tanggungjawab pemerintahan sekaligus bertanggunggugat jika menyimpang dari batas-batas wewenangnya sebagai Bupati Plt.

Dengan kata kunci “melaksanakan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan”, sejatinya kewenangan Pak As’at adalah akan meng-cover tugas dan wewenang sebagai “Bupati Lumajang”. Berarti cakupan kekuasaan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah seluas tugas dan wewenang Bupati. Jadi, dilihat dari tugas dan kewenangannya, Pak As’at sekarang adalah “Bupati Lumajang” meski dengan embel-embel “Plt”. Dalam posisi yang demikian, secara normatif tugas dan wewenang Pak As’at sesuai Pasal 25 UU No. 32/2004 adalah:

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b. mengajukan rancangan Perda;

c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tapi patut diingat, bahwa tidak semua wewenang bupati dapat dijalankan Bupati Plt. Beberapa wewenang yang dilarang untuk dijalankan itu adalah:

a. melakukan mutasi pegawai;

b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan

d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Empat larangan itu diatur dalam Pasal 132A ayat (1) PP No. 49/2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi, menurut ayat (2)-nya disebutkan bahwa larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri selaku delegans.

Nah, cakupan tugas dan wewenang sebagai Bupati Plt (di luar empat larangan tersebut) sangat luas dan berat bukan? Memang sebelum menjadi Wabup Pak As’at berlatarbelakang sebagai ustadz. 

Namun dengan kiprahnya sebagai Wabup selama dua tahun dan kerendahan hatinya dalam menghargai tatanan yang dijalankan Bupatinya kala itu, dan jiwa tulus pengabdiannya untuk bersedia berkonsultasi dengan siapa saja tentu ia sangat bisa menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintahan serta kemasyarakatan di Kabupaten Lumajang secara baik waktu itu.

Karenanya, itulah keadaan yg hrs riel adanya dilakukan dan dipatuhi oleh pemeintah saat ini di Sampang,  yg SEDANG MENUNGGU (belum ada apapun ketentuan jabatan baru) KEPUTUSAN MENDAGRI, yg SK PLt-nya saja belum definitif dari Mendagri, harapan penulis terhadap roda pemerintahan Sampang dapat menggelinding ke depan secara lebih efektif dan akseleratif yg tetap dl batas limit regulasi, bukannya malah seolah telah merdeka dari negeri rampasan perang, dan seolah tanpa tatanan bernagara sebelumnya, seolah Sampang adalah negeri baru berdiri yg tidak siap aturan tata negara, tata pemerintahan dan segala regulasi ketertiban hidup bermasyarakat yg merupakan embrio adanya rasa saling menjunjung tinggi NKRI dan Pancasila (*)

*Penulis ; Haryono Abdul Bari



Create



Masuk