Sunday, 29 January 2017, 11:49:47 am

Bupati Sampang Digugat Warga

By: Surya
Mar 13, 2017 18:05
224

SAMPANG- Bola panas atas dikeluarkan surat keputusan (SK) Bupati Sampang nomor 188.45/149/KEP/434.012/2017 terus mengelinding, pasalnya tujuh orang yang diberhentikan kompak melakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dimana surat gugatan pertanggal 07 maret oleh anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) Ragung tersebut ditujukan kepada Bupati Sampang selaku tergugat I, dan BPD Ragung Kecamatan Pangarengan selaku tergugat II.


H. Rowit, satu dari tujuh BPD Desa Ragung yang juga diberhentikan melalui surat keputusan Bupati mengaku sangat kecewa dengan kebijakan Bupati yang sepihak tidak menerima informasi lengkap terkait persoalan yang berada di Desa.


“Melalui rapat internal BPD, kami menyepakati untuk melakukan tahapan Pilkades tersebut, namun karena masa periode BPD berakhir pada bulan April 2017 sebelum Pilkades seretak digelar, maka kami mengirimkan surat pada Bupati untuk dilakukan perpanjangan BPD  pada bulan Februari 2017 lalu, agar tidak cacat hukum saat melaksanakan Pilkades,” katanya.


Ia juga menjelaskan bahwa surat permohonan perpanjangan BPD dari Desa tersebut tidak tidak mendapatkan respon dari Bupati Sampang, malah Bupati secara sepihak mengelurkan surat keputusan memecat 7 anggota BPD dengan alasan BPD tidak membentuk P2KD.


“Pemecatan tersebut, bertentangan dengan Perda nomor 4 tahun 2006. Tentang BPD. pasal 19, setidaknya ada teguran tertulis sebanyak 3 kali, ayat 2, huruf, a. dan bertentangan juga dengan Perbub nomor 40 tahun 2015. Tentang BPD, Bab VII, pasal 17 nomor 2, huruf g,” tambahnya.


Kondisi tersebut mendapat perhatian khusus dari pakar hukum di Kabupaten Sampang, pasalnya langkah Bupati Sampang dengan mengeluarkan SK perberhentian tersebut jelas akan mempengaruhi sistem demokrasi yang berada di Kabupaten Sampang.


“Sudah jelas bahwa ketidak adanya keterwakilan dari dusun tersebut mencedrai demokrasi yang ada, artinya siapa yang akan mewakili dusun itu kalau tidak ada perwakilannya,” kata Agus Andriyanto, Pakar Hukum Kabupaten Sampang.


 Ia menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam permusyawaratan perlu melalui beberapa tahapan, salah satunya adanya komposisi gasal dalam keanggotaan, sehingga mana kala suara dalam musyawarah tidak mufakat, maka langkah selanjutnya akan dilakukan pengambilan suara terbanyak.


“Sangat jauh dari rasionalisasi kalau dua BPD melakukan musyawarah mufakat, seharusnya keanggotaannya gasal,” tambahnya.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa aturan yang teraktub dalama Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 sudah jelas mengatur dalam pemebntukan BPD itu, jadi kekosongan slot BPD ini harus dilengkapi terlebih dahulu, bukan pembiaran dan melakukan pembentukan P2KD ini, sehingga meninggalkan polemik karena mekanisme yang dilakukan sudah cacat hukum.



Create



Masuk