Sunday, 29 January 2017, 11:49:47 am

Konflik Desa Ragung Diduga Ada Intervensi Pejabat

By: Surya
Mar 09, 2017 13:41
161

Sampang  - Konflik pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Ragung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang, terus bergulir hingga adanya pemangilan kepada pejabat yang terkait oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.


Dalam pertemuan tersebut, selain Camat Pangarengan, juga hadir pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ragung.


H. Muammar, anggota BPD Ragung, membeberkan semua kronologis pembentukan P2KD yang sebenarnya telah dilakukan atas intruksi pihak Kecamatan, bahkan keberadaannya di internal struktural BPD Ragung, hanya difungsikan saat menjelang pembentukan P2KD Ragung. Pasalnya, sebelumnya ia mengaku bekerja di luar Madura atau di kota Batam. Sehingga, pembentukan P2KD yang sebelumya bupati Sampang memecat 7 orang BPD dari 9 anggota BPD itu terkesan dipaksakan.


"Sebelumnya saya dihubunggi dan ada kesepakatan dari awal dengan pak camat, jika saya mau menjadi anggota BPD dan membentuk P2KD ada jaminan hukum yang diberikan oleh camat, pada waktu itu saya berada di Batam," terangnya di hadapan anggota DPRD Sampang, Kamis (9/3/2017).


Hal itu ia lakukan semata-mata karena melihat kondisi desanya yang kurang kondusif, bahkan pihaknya mengambil langkah duduk di BPD tersebut bertujuan untuk menjaga kondusifitas di desanya. Sehingga, meski berada di kota Batam, dirinya rela pulang kampung untuk menjadi BPD dadakan, padahal, 7 orang BPD yang seharusnya ada pengantinya. Saat melakukan pembentukan P2KD hanya dua orang BPD dari perwakilan dua dusun. Sementara di Desa Ragung, seharunya ada 9 BPD perwakilan dari masing-masing dusun.


"Saya memang tidak paham aturan yang berlaku dalam pembentukan P2KD itu, tapi apapun yang terjadi saya siap melakukan apa saja untuk desa saya," kata H. Muamar dihadapan Komisi I DPRD Sampang.


Sementara itu, mendengar keterangan yang diberikan oleh anggota BPD Ragung tersebut, sontak saja Plt Camat Pangarengan, Suyanto mengeluarkan keringat dingin dan kaget dengan kejujuran H. Muamar. Sehingga tak ingin beralibi terlalu lama, pihaknya mengakui adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak kecamatan saat melakukan pembentukan P2KD Ragung tersebut.


"Secara aturan ini saya akui memang salah," kata Suyanto.


Ia berjanji, akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika)  guna menindaklanjuti kondisi yang ada di Desa Ragung tersebut. "Semua sudah terjadi, dan kami akan melakukan koordinasi sebelum mengambil keputusan," tegasnya.


Ditempat yang sama Ketua Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman mengatakan bahwa dala proses pembentukan P2KD Ragung perlu dievaluasi kembali. Sebab, sejumlah aturan yang harusnya dijadikan acuan dalam pembentukan P2KD terindikasi dilakukan pelanggaran.


"Ada beberapa keterangan dari pejabat yang kita datangnya membenarkan adanya kesalahan yang dilakukan dalam pembentukan P2KD itu, seharunya jika yang 7 anggota BPD dipecat harus ada gantinya, baru melakukan pembentukan P2KD," jelas Aulia.


Lebih lanjut pihaknya akan melakukan rapat lanjutan guna mendatangkan Pucuk pimpinan SKPD dan aparat yang bersangkutan untuk menyikapi dan mengambil langkah atas kondisi konflik di Desa Ragung.


Ia menjelaskan bahwa dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 jelas mengatur dalam pembentukan BPD tersebut, pihaknya berharap kekosongan 7 slot dari 9 BPD tersebut dilengkapi terlebih dahulu, bukan pembiaran dan melakukan pembentukan P2KD oleh 2 BPD tersisa tersebut.


"Saya menghormati SK yang dikeluarkan Bupati Sampang tentang pemecatan 7 BPD pertenggal 1 maret kemarin itu, tapi kekosongan 7 BPD ini seharusnya diisi dari perwakilan 7 dusun itu, karena BPD itu diambil dari keterwakilan masing-masing dusun yang punya hak suara juga," tandasnya.*


Create



Masuk