Sunday, 29 January 2017, 11:49:47 am

Lahan Reklamasi di Sampang Ternyata Ladang Maksiat

By: Surya
Jul 08, 2018 14:05
260

SAMPANG - Fakta mencengangkan terkuak terkait masih maraknya bangunan yang berdiri di atas tanah reklamasi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Belakangan ini diketahui, bahawa dari sekian banyak bangunan yang dimaksud belum mengantongi izin (Ilegal). 


Bahkan, tak tanggung-tanggung tanah tersebut dijadikan tempat karaoke serta praktek maksiat, seperti halnya salah satu warung milik Pak. Saridin Alias H. Junaidi Jalan Raya Taddan, Desa Taddan, Kecamatan Camplong yang diketahui digrebek pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang, Sabtu (7/7/2018).


Sebabnya, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kabupaten Sampang Qoirijah menjelaskan jika pihaknya kesulitan untuk melakukan berupa penyegelan tempat maksiat dan diduga tidak berijin bertentangan dengan Perda No. 9 Th 2016 tentang mendirikan bangunan tersebut.


"Kami sebenarnya ingin tempat maksiat itu ditutup, karena jika dilihat dari kewenangannya tempat tersebut tidak berijin semua, apalagi didirikan diatas tanah reklamasi. Namun, hingga saat ini kami perhatikan fungsi pengawasan ijin dari pihak perijinan serta pihak tata ruang tidak ada. Ya paling tidaknya, ada teguran supaya mereka mengurus ijin," jelas Qoirijah.


Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) M. Suaidi menjelaskan jika dari permasalahan itu. Seharusnya pihak Satpol PP harus lebih pro aktif untuk berkoordinasi dengan pihaknya.


"Seharusnya Satpol PP minta konfirmasi dulu ke kami. apakah itu berijin atau tidak berijin gitu aturannya. Toh selama belum diminta, kami akan diam saja. Soalnya kami bukan pelaku dilapangan," ungkap Suaidi saat dikonfirmasi melalui via telepon seluler. Minggu, (8/7/2018).


Ia menambahkan, jika pihak Satpol PP juga kurang tegas dalam menindak. Serta pihaknya menegaskan jika ketentuan-ketentuan dalam penegakan Perda adalah ranah Satpol PP.


"Satpol PP juga seharusnya menanyakan kepada pemilik bangunan, apakah itu berijin ato tidaknya. paling tidak ditanyakan surat ijinnya. Jika diketahui tidak berijin, langsung saja dikasih police line kalau perlu. Gak usah koordinasi lagi sama kami. Ya, yang penting kami tidak boleh action dilapangan, lagian yang menegakkan Perda adalah Satpol PP. Alur aturannya sudah jelas seperti itu, jangan dibolak balik. Bisa kacau nanti," tegasnya.(CIK) 


Create



Masuk