Sunday, 29 January 2017, 11:49:47 am

Bawaslu Sampang Ciderai Regulasinya Sendiri

By: Surya
Jul 07, 2018 18:34
1366

SAMPANG - Menanggapi adanya pemberitaan di salah satu media tentang surat Bawaslu kepada KPU Sampang, nomer 183/Bawaslu- Prov. JI-23/VII/2018, perihal permohonan untuk melihat C 7. Telah menyimpang dan menghianati regulasinya sendiri sebagaimana diatur pada Peraturan Bawaslu RI nomer 14 tahun 2018 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada. Bahwa, seharusnya Bawaslu Kabupaten mencermati terlebih dahulu dan memperhatikan tata laksana system administrasi yang menjadi tugas tanggung jawab PPL atau PTPS serta Panwascam yang sudah disediakan format oleh negara untuk dapat dilaksanakan seksama. Khususnya pada model C.2- KWK, itulah menjadi pijakan awal Bawaslukab bersikap dan menindaklajuti kemudian melakukan pendalaman terhadap materi-materi permasalahan, bukannya langsung pada konsentrasi surat parsial yang dikirm oleh pihak manapun.


Negara membiayai perangkat struktural tersebut untuk dilaksanakan sehingga didapat pelaksanaan yang seadil-adilnya. Ternyata, Bawaslukab mencederai pengawasan pada strukturalnya sendiri. padahal semua telah dibiayai oleh negara dan segala aturanya yang wajib dilaksanakan dalam teknis serta system admisnistrasi yang sudah baku.


Bahwa kinerja menjadi gantungan terbaru adalah UU pemilu no 7 tahun 2017 pasal 93 dan terkait. tegas mengatur Bawaslukab. bahwa Proses penyelenggaraan (system penyelenggara dan administrasinya) itulah menjadi tangungjawab Bawaslu.

Sedangkan hasil penyelengaraan berupa output hasil penghitungan suara yang disengketakan menjadi wilayah hukum Mahkamah Konstitusi (MK)


Sebagai bahan petimbangan pendalaman laporan/temuan dan landasan hukum system penyelenggara Pilkada, salah satunya tertuang dalam UU No 10/2016 pasal 30. Dijelaskan dalam UU tersebut tentang tugas tanggung jawab Bawaslu dalam menindaklanjuti permasalahan, dengan pijakan formal dan materiel yang legal menurut tata administrasi berjenjang diantaranya seperti MODEL C.2-KWK yang harusnya sudah disajikan sejak KPPS dan hal itu berlaku nasional.

Oleh sebab itu, Haryono Abdul Bari (HAB) meminta Aparatur Kejaksaan segera melakukan tindakan hukum, karena telah nyata-nyata Bawaslu tidak dapat membuktikan bahwa anggaran hibah negara telah dijalankan dalam pemenuhan menurut tugas dan tanggung jawabnya, faktanya adalah Bawaslu tidak samasekali dapat membuktikan dasar tanggungjawab kinerja strukturalnya diantaranya PPL/PTPS dll.


Sehingga dapat diketahui nyata tidak ditemukan adanya C.2-KWK sebagai azas legalnya yg merupakan bagian tugas tanggungjawab Panwascam/Bawaslu utk dituangkan. hal ini membuat situasi menjadi tidak pasti dan berakibat tidak kondusif.


Pers Release HAB Tim Jurkam JIHAD


Create



Masuk